Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker
Perpanjangan izin LPK Kemnaker menilai keberlanjutan kegiatan pelatihan, mutu instruktur, dan sarana praktik selama lima tahun. Kami menyusun laporan kegiatan dan lulusan, memutakhirkan dokumen, lalu mendampingi verifikasi. LPK dengan izin aktif tetap layak menjadi mitra program penyaluran tenaga kerja pemerintah.
Ringkasan Cepat
Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker (PP3-PN-036) adalah izin yang diterbitkan oleh Kemnaker / Dinas Tenaga Kerja. Jasa pengurusan lengkapnya mulai Rp 4.800.000 dengan estimasi proses 14-21 hari (21 hari kerja) dan masa berlaku 5 tahun. Syarat utamanya meliputi dokumen legalitas usaha yang dikelola penuh oleh tim Arofahajj Universe — pendampingan hingga terbit, garansi 100% uang kembali bila gagal karena proses kami.
- Biaya jasa
- mulai Rp 4.800.000
- Estimasi proses
- 14-21 hari (21 hari kerja)
- Diterbitkan
- Kemnaker / Dinas Tenaga Kerja
Harga Jasa Pengurusan
Harga diskon
Rp 4.800.000
Harga normal
Rp 5.460.000
Harga jasa konsultan — biaya resmi pemerintah (PNBP) dibayar terpisah sesuai tarif instansi. Final setelah review kasus: lokasi, kelengkapan dokumen & kompleksitas.
±78 usaha memproses layanan ini bulan ini
Syarat Utama
- Izin lama
- laporan kegiatan pelatihan
- data instruktur & peserta
- sarana praktik terkini
- NIB & NPWP aktif
Belum punya salah satu dokumen? Tim kami membantu pengadaannya — sampaikan saat konsultasi.
Proses Pengurusan — 5 Langkah
Konsultasi awal
Sampaikan kebutuhan Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker (PP3-PN-036) Anda lewat konsultasi awal (gratis, tanpa komitmen). Kami cek kelayakan, level risiko KBLI, dan rincian biaya final sebelum ada pembayaran.
Serah terima dokumen
Anda kirim dokumen syarat secara digital (scan/foto asli jelas). Tim Arofahajj Universe memverifikasi kelengkapan dan membantu pengadaan dokumen yang belum ada.
Pengajuan ke Kemnaker / Dinas Tenaga Kerja
Tim mengurus pengajuan ke Kemnaker / Dinas Tenaga Kerja atas nama Anda dengan surat kuasa, termasuk koreksi bila ada temuan verifikator — tanpa biaya tambahan.
Monitoring & klarifikasi
Kami memantau status setiap tahap di sistem Kemnaker / Dinas Tenaga Kerja, merespons klarifikasi/reviu instansi secepatnya, dan mengabari Anda di setiap milestone via WhatsApp.
Penyerahan izin
Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker terbit, kami serahkan dokumen digital (dan fisik bila ada) + panduan kewajiban pasca-terbit. Garansi 100% uang kembali bila gagal karena proses kami.
Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker — Apa yang Perlu Anda Tahu
Dalam praktiknya, perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker menjadi syarat pintu masuk untuk berbagai urusan lanjutan: pembukaan rekening korporasi, kemitraan dengan instansi atau BUMN, pendaftaran di marketplace besar, hingga proses audit. Sebelum masuk ke proses, pahami dulu tiga hal yang paling menentukan hasil: kelengkapan dokumen, jalur pengajuan yang benar, dan kesiapan mengikuti reviu instansi.
Persiapan terbaik untuk perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker adalah dokumen: minimal Izin lama, laporan kegiatan pelatihan, dan data instruktur & peserta. Selain itu, dokumen teknis tambahan bisa muncul sesuai sektor — kami identifikasi lebih awal supaya tidak ada kejutan di tengah proses. Dari pengalaman kami menangani kasus serupa, berkas paling sering dikembalikan karena hal sepele: alamat usaha belum bisa diverifikasi (kontrak sewa tidak atas nama yang benar), atau akta pendirian belum memuat kewenangan untuk bidang terkait. Praktik kami: audit menyeluruh sebelum submit — lebih murah memperbaiki di awal daripada mengulang dari nol.
Estimasi waktu yang kami pegang untuk perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker adalah 14-21 hari (21 hari kerja) sejak dokumen lengkap. Berkas yang rapi sejak awal hampir selalu selesai di batas bawah rentang itu. Alurnya berlapis: audit dan perbaikan dokumen, pengajuan resmi ke Kemnaker / Dinas Tenaga Kerja, reviu verifikator, penanganan temuan bila ada, lalu penerbitan dokumen. Periode pasca-aturan baru biasanya membuat antrean reviu lebih panjang — perencanaan yang matang menghindarkan Anda dari gelombang itu.
Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker berlaku 5 tahun — tapi terbit bukan garis akhir kepatuhan Anda. Kewajiban pasca-terbit juga harus masuk rencana: perubahan data usaha (alamat, pengurus, KBLI) wajib disesuaikan ke dokumen, serta penempatan izin (misalnya untuk tenda/kios/papan nama) harus sesuai yang tercantum. Setiap serah terima perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker di Arofahajj Universe menyertakan kalender kewajiban pasca-terbit, dan biaya jasa mulai Rp 4.800.000 sudah mencakup pendampingan sampai dokumen benar-benar di tangan Anda — bergaransi uang kembali 100% bila gagal karena proses kami.
Catatan Penting
Laporan jumlah lulusan & penyerapan kerja disiapkan tim kami.
Sering Diambil Bersama — Paket Hemat 10%
Klien Pendidikan & Pelatihan biasanya menyelesaikan 3 urusan ini sekaligus supaya operasional langsung legal penuh.
1. PP3-PN-036 — layanan ini
Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker
Rp 4.800.000
Rp 3.910.000
Rp 2.710.000
Total bundle Rp 11.420.000
Rp 10.278.000
Pertanyaan Umum Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker
Layanan Pendidikan & Pelatihan Lainnya
PP3-PN-001
Izin Operasional Lembaga Kursus — Bidang Bahasa Asing
Rp 4.970.000
PP3-PN-002
Izin Operasional Lembaga Kursus Mengemudi
Rp 6.290.000
PP3-PN-003
Perpanjangan Izin Lembaga Kursus Mengemudi
Rp 4.580.000
PP3-PN-004
Perubahan Data Izin Kursus Mengemudi — Penambahan Armada
Rp 3.200.000
PP3-PN-005
Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta
Rp 8.580.000
PP3-PN-006
Perubahan Data Izin Sekolah Swasta — Perpindahan Lokasi Gedung
Rp 5.530.000
Urus Perpanjangan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kemnaker dari Mana Saja
Arofahajj Universe memproses perpanjangan izin lembaga pelatihan kerja (lpk) kemnaker untuk klien di 38 provinsi & 514 kabupaten/kota — proses dominan daring, tanpa perlu datang ke kantor. Pilih wilayah Anda:
Lihat seluruh 38 provinsi & 514 kabupaten/kota